Wawancara IMF Bali

Di dalam pertemuan perekonomian dunia IMF-World Bank 2018, Pemerintah Indonesia telah mengusung beberapa program unggulan berupa agenda penting pada pertemuan dana moneter Internasional di bali. Sejumlah agenda yang diusung Pemerintah pada IMF 2018 Bali salah satunya adalah dengan merilis Bali Fintech yang memiliki fungsi sebagai memuat penataan perkembangan layanan keuangan yang berbasis teknologi atau fintech.

IMF Bali

Pada Pertemuan IMF-Bank Dunia itu juga Pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa Startup atau perusahaan rintisan unggulan kepada sejumlah calon investor ataupu venture capital global di dalam forum Nexticorn II hingga pada hadirnya pengusaha legendaris pendiri Alibaba, Jack Ma. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Jack Ma akan menjadi Advisor dalam Forum Nexticorn II tersebut. Rudiantara juga menyebutkan bahwa Jack Ma memberikan saran yang terbaik untuk Indonesia.

Dalam Suatu kesempatan Deputi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan IMF Bali berbincang dengan Pendiri Alibaba, Jack Ma. Jack Ma mengatakan bahwa banyak sekali isu yang dihasilkan dari pertemuan IMF di Bali ini. ISu tersebut berupa ekonomi digital atau digital ekonomi yang akhirnya menjadi topik dimana - mana. MEnegnai ekonomi digital, Setiap negara memiliki permasalahan Gini Ratio yakni gap antara orang kaya dan juga orang miskin.

Bea Cukai Terapkan Aturan Impor Oktober

Dilasir dari Databoks, bahwa BPS (badan pusat statistik) tanah air telah mencatat dan merilis data angka impor nasional yang terjadi sepanjang periode bulan Oktober 2018. Di dalam rilisan angka impor Indonesia bulan Oktober 2018 tersebut menunjukan bahwa nilai impor Nasional tengah mengalami lonjakan sebanyak 20,6% sehingga menjadi 17,62 Miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 264,3 triliun rupiah.

Data Bisnis

Data Ekonomi menunjukan bahwa tingginya permintaan dalam negeri terhadap komoditas impor berupa barang dan non barang membuat nilai impor tanah air semakin meninggi meskipun Pemerintah berupaya untuk mencegah adanya kenaikan angka impor dengan cara menaikkan pajak barang impor. Jika diakumulasikan, Data Bisnis menunjukan bahwa sepanjang periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, nilai impor barang telah meningkat sebesar 23,37% menjadi sebesar 156,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 2.345,95 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 yang hanya mencapai angka sebesar 126,77 miliar dolar Amerika Serikat.

Di sisi lain, angka ekspor nasional pada bulan Oktober 2018 hanya mampu tumbuh sebesar 5,877% sehingga menjadi 15,8 Miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 237 triliun rupiah, meskipun pertumbuhan ekspor maish kalah jika dibandingkan dengan angka impor, akan tetapi Nilai ekspor terbilang meninggi jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2017 yang lalu yakni naik sebesar 3,97%.

Tanggapan Terhadap Fintech Ilegal

Merujuk dari Katadata, Berita Terkini mengenai maraknya aplikasi pendanaan online melalui Google Play maupun Appstore membuat gerah para pelaku fintech yang berada di jalur yang benar. AFPI atau singkatan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia saat ini tengah berencana untuk menggaet Google Indonesia dalam upaya memberantas dan menghentikan peredaran ruang derak perusahaan fintech ilegal yang berada di Indonesia.

Berita Bisnis

Berita Ekonomi pun masih dipenuhi oleh pemberitaan mengenai Fintech ilegal sehingga Sejumlah Upaya tersebut dilakukan guna membatasi semua ruang gerak perusahaan fintech ilegal agar nantinya tidak lagi mudah untuk membuat aplikasi maupun situs online yang baru. Sebelumnya meskipun pemblokiran aplikasi sudah dilakukan akan tetapi masih saja tumbuh aplikasi fintech ilegal di Indonesia. Sunu Widyatmoko, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk berkomunikasi dengan Google, termasuk di dalamnya berbicara mengenai sejumlah mekanisme untuk membatasi dan memberantas fintech ilegal yang sangat mempengaruhi citra Berita Bisnis tanah air.

Langkah ini harus segera dialkukan untuk menekan secara tepat ruang gerak fintech ilegal di Indonesia agar tidak dengan mudahnya tumbuh subur. Sunu tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama dengan Google untuk meminimalisisr fintech ilegal. namun ia menjelaskan bahwa upaya ini harus tetap dilakukan pada tahun 2018 sekarang ini. 

Bekraf Gagas Forum Ekonomi Kreatif

Forum Ekonomi Kreatif Dunia WCCE atau The World Conference on Creative Economy yang telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 6 sampai dengan 8 November direncanakan akan menjadi suatu forum rutin yang digelar dua tahunan. Forum Ekonomi Kreatif kelas dunia tersebut telah digagas oleh Bekraf yakni badan ekonomi kreatif Indonesia. Bekraf berharap dengan diadakannya forum ekonomi kreatif sekelas dunia ini bisa selevel dengan forum G20.

Forum Ekonomi Kreatif

Triawan Munaf, Kepala Bekraf (badan ekonomi kreatif) menyebutkan bahwa forum ekonomi kreatif tersebut berupaya membantu dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Sejumlah peserta asing turut meramaikan forum ekonomi kreatif yang digagas oleh Bekraf, Peserta asing tersebut juga banyak yang memberikan pujian dengan alasan bahwa mereka pada akhirnya memiliki landasan untuk dapat berkomunikasi mengenai pengembangan suatu ekonomi kreatif dengan negara lain.

WWCE 2018 telah digelar di Indonesia, untuk selanjutnya WWCE 2020 akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Terpilihnya tuan rumah WWCE 2020 ini didasari oleh berbagai pertimbangan seperti lokasi, kesiapan infrastruktur, dan juga pengembangan suatu ekonomi kreatif di negara tuan rumah.

Indonesia Masih Impor Pangan

Impor Pangan merupakan isu swasembada pangan yang selalu laris manis digunakan dalam agenda kampanye maupun visi misi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo berkampanye untuk berupaya menekan impor dan menghindari impor pangan.

Impor Pangan

Sedangkan di tahun 2018 ini calon presiden Prabowo Subianto ikut mengeluarkan janji manis untuk mengentikan impor pangan. Menurutnya, Indonesia bisa untuk tidak impor pangan jika dirinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia.Kampanye mengenai isu pangan selalu saja menjadi barang politik yang sangat seksi bagi tiap calon presiden. Akan tetapi kampanye stop impor pangan ini tidaklah rasional menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor.

Dwi mengatakan bahwa sebaiknya tiap calon presiden dan wakil presiden membuat suatu program yang sangat masuk akal. Dirinya juga menyebutkan bahwa optimisme itu diperbolehkan hanya saja harusnlag rasional sehingga masyarakat tidak merasa dininabobokan, maka calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu membuat rencana yang rasional.

Kebijakan Impor Garam Dalam Panen Garam

Melimpahnya Panen Garam nasional tidak mampu diserap oleh industri. hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang mengijinkan impor garam oleh Pemerintah pada awal tahun 2018 yang lalu. Kebijakan impor garam ini tentunya sangat merugikan petani garam, diakrenakan ketika terjadi panen gara, stok garam melimpah, namun sangat sedikit sekali garam yang terjual. Bahkan, petani mulai khawatir terhadap stok garam di gudang karena hampir memasuki musim penghujan.

Panen Garam

Selain itu, harga jual garam menjadi turun tidak terkendali karena hadirnya garam impor ditengah permintaan garam nasional. Sejumlah petani garam tanah airpun merasa kerugian dan kekecewaan terhadap pemerintah. Mereka bingung bagaimana cara menjaul banyaknya stok garam di gudang mereka. Belum lagi ditambah dengan adanya panen garam di bulan ini.

Sejumlah kemeterian terkait juga akhirnya saling tuding terhadap kebijakan yang merugikan rakyat tersebut. Hingga akhirnya Pemerintah pusat melalui penerbitan Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 20148 mengenai Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Jumlah Orang Terkaya Indonesia

Perbandingan kekayaan Orang Terkaya Indonesia terhadap kekayaan penduduk dewasa di Indonesia sangatlah besar. Ketimpangan kekayaan ini sangatlah besar dengan perbandingan 1 orang terkaya di Indonesia memiliki sebanyak 46% total kekayaan penduduk dewasa yang ada di Indonesia. Ketimpangan kekayaan ini bisa membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Orang Terkaya Indonesia

Pemerintah harus berupaya untuk menekan angka ketimpangan kekayaan ini agar ketimpangan kekayaan di Indonesia tidaklah terlalu besar. Merujuk pada data  Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 Indonesia berada diurutan ke tiga di bawah Thailand dan juga India.

Pada Rilisan laporan  Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 tersebut menunjukan bahwa 10 orang terkaya di Indonesia setara dengan menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia. Untuk urutan pertama yakni Thailand menunjukan bahwa 10% orang terkaya di Thailand setara dengan menguasai sebesar 85,7% dari total kekayaan penduduk dewasanya. Sedangkan India 10% orang kaya disana setara dengan 77,4% dari total kekayaan penduduk dewasanya.

Kontrak Kerja PLTS Cirata

Transaksi jual - beli PLTS Cirata atau pemebangkit listrik tenaga surya di Cirata akhirnya kembali diundur. Semula penandatanganan jaul beli listrik atau Power Purchase Agreement/PPA pada PLTS Cirata Jawa Barat akan dimulai pada tahun 2017 namun pada akhirnya diundur kembali.

PLTS Cirata

Berbagai alasan menjadi sebab dalam mundurnya penandatanganan kontrak jual beli ini, salah satunya adalah tidak bisa terealisasinya penandatanganan pada tahun 2018 ini. Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa dalam penandatanganan kontrak jual beli listrik ini masih ditunda diakrenakan masih adanya beberapa kendala yang terjadi. Dirinya juga menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ini tidak akan ada Power Purchase Agreement/PPA, dan kemungkinan terjadi pada tahun 2019 mendatang.

Disebutkan bahwa penyebab mundurnya penandatanganan kontrak jual beli listrik PLTS Cirata ini adalah adanya masalah pada administrasi kontrak dengan pihak masdar yang merupakan mitra dari anak usaha dari PT PLN Persero yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali. PLN Persero dihimbau untuk berhati - hati dalam penyusunan kontrak dikarenakan ini adalah penunjukan langsung.

Mengapa Mengaku Rizieq Dijebak Intelijen

Pengakuan Rizieq Dijebak Intelijen menyusul dengan peristiwa pemeriksaan dirinya oleh kepolisian Arab Saudi terkait kasus dugaan pemasangan bendera organisasi terlarang pada tembok rumahnya di Arab Saudi. Sebelumnya Habib Rizieq menyerukan para pengikutnya untuk mengibarkan dan memasang bendera kalimat tauhid berwarna hitam yang diduga mirip bendera HTI di rumah pengikutnya masing - masing.

Rizieq Dijebak Intelijen

Seruan Habib Rizieq ini merupakan respon terhadap insiden pembakaran bendera diduga HTI pada saat acara hari santri nasional oleh Oknum Banser di Indonesia. Sedangkan di Arab Saudi, Habib Rizieq menuduh adanya operasi intelijen Indonesia yang sengaja memasang bendera kalimat tauhid yang diduga mirip organisasi terlarang pada tembok rumahnya di Arab Saudi. Yang akhirnya membuat dirinya diperiksa secara intensif oleh kepolisian Arab Saudi.

Peristiwa ini cukup menghebohkan publik Indonesia dan menimbulkan tanda tanya mengenai status bendera yang habib rizieq serukan untuk dikibarkan dan dipasang dirumah pengikutnya dan status bendera yang terpasang di tembok rumah Habib Rizieq di Arab Saudi.

Niaknya Penjualan Surat Berharga Negara

Minat investor asing terhadap pembelian Surat Berharga Negara pada bulan november 2018 menunjukan adanya peningkatan yang sangat membanggakan. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu minat investor untk menanamkan modalnya di Indonesia sangat kecil karena dipandang masih sangat beresiko apalagi membeli surat berharga negara. Namun pada bulan November 2018 pembelian surat berharga negara oleh onvestor asing terbilang meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang lalu yakni Oktober.

Surat Berharga Negara

Investor asing sudah kembali percaya untuk investasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan angka kepemilikan surat berharga negara oleh investor asing pada tanggal 6 November 2018 saja telah mengalami penambahan sebesar 5,09 triliun rupiah sehingga menjadi 869,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Oktober 2018.

Kepemilikan surat berharga negara oleh asing pada November 2018 cukup tinggi jika dibandingkan dengan kepemilikan asing di surat berharga negara pada periode sebelumnya. Untuk dua perhitungan terakhir kepemilikan asing untuk surat berharga negara melaju naik, namun jika dibandingkan dengan posisi yang sebelumnya menunjukan adanya penurunan yang cukup besar. Akan tetapi secara garis umum, tren kepemilikan asing untuk surat berharga negara mengalami kenaikan semenjak bulan Juni 2018 yang lalu.

Berapa Utang Pemerintah

Utang Pemerintah dan kemampuan cadangan devisa Bank Indonesia dalam membiayai impor dikabarkan terus mengalami penurunan. Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah gencar menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk membangun Indonesia. Sejumlah Jalan tol dan jalan raya dibangun di setiap penjuru Indonesia dari sabang samapi emrauke. Sejumlah proyek strategis juga dibangun pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini.

Utang Pemerintah

Namun, di sisi lain besarnya biaya pembangunan infrastruktur itu merupakan dana talangan dana asing. Sejumlah proyek strategis pun dibiayai oleh asing. Sementara itu, angka impor amsih diatas angka ekspor. Hal ini cukup membuat melemahkan mata uang Indonesia yakni rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, Kemampuan cadangan devisa Indonesia dalam membayar impor dan utang pemerintah mengalami penurunan.

MEskipun begitu, menurut Agusman Direktur Eksekutif Bank Indonesia menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia terbilang masih mampu untuk mendukung semua ketahanan sektor eksternal Indonesia, menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan nasional. Untuk diketahui, peningkatan cadangan devisa nasional pasa kali ini ditopang oleh adanya penerimaan di sektor devisa ekspor migas dan juga penarikan utang luar negeri Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan devisa nasional.